Kolom Ekonomi
Pin It

Impor pangan secara masih dalam jangka panjang memundurkan ekonomi perdesaan.
Inflasi akibat instabilitas harga pangan akan mendorong warga miskin pada posisi rentan.

JAKARTA. – Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi perdesaan dengan petani kecil sebagai pelaku utama untuk mendukung kenaikan produktivitas pangan. Hal itu mengingat sensitivitas harga pangan terhadap tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, menjaga harga pangan dengan impor yang masif, dalam jangka panjang akan berakibat pada kemunduran perekonomian desa, memperparah urbanisasi, dan berpotensi menambah kemiskinan sehingga pada gilirannya menyulitkan ekonomi negara secara makro.

Demikian diungkapkan oleh ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latief Adam, saat memaparkan pendapatnya mengenai proyeksi ekonomi 2017 di Jakarta, Kamis (5/1).

Latief mengemukakan berbagai simulasi yang dilakukan tim ekonomi LIPI menunjukkan ada ruang yang lebar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, bahkan melebihi target 5,1 persen seperti yang disepakati dalam APBN 2017.

Dari sisi konsumsi saja, lanjut dia, kalau pemerintah sanggup menjaga inflasi di bawah 4 persen seperti pada 2016 maka pertumbuhan ekonomi 4 persen sudah aman. Kekurangannya bisa didapat dari pertumbuhan investasi di atas 10 persen yang menjadi hasil dari berbagai paket kebijakan ekonomi dan perbaikan birokrasi dalam 2 tahun pemerintahan berjalan.

“Tapi kan ada catatannya yakni inflasi dijaga dengan impor. Padahal, dana desa dan dana- dana lain ke perdesaan kan meningkat terus. Nah, ini salahnya dimana kenapa belum ada perbaikan rantai produksi distribusi pangan kita,” kata Latief.

Artinya, menurut dia, kerja kementan, kemendag, dan kementerian lain terkait pangan seperti kementerian BUMN harus benar-benar fokus pada perbaikan sektor produksi pangan di perdesaan dan distribusinya.

Dengan begitu, konsumsi yang sangat besar menopang pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh produksi di tanah air sehingga ekonomi bisa bergerak. Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengharapkan pemerintah mampu menekan laju inflasi, terutama menjaga harga pangan, guna terus mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air. Pasalnya, tahun ini bakal muncul ancaman inflasi dari kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik.

Tekan Daya Beli

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, menjelaskan fluktuasi harga pangan dan inflasi akan menekan daya beli konsumen. Bagi rakyat, terutama yang miskin, inflasi akan menggerogoti daya beli mereka.

“Inflasi akibat instabilitas harga pangan akan mengekspose warga miskin pada posisi rentan. Karena itu para ekonom menyebut inflasi perampok uang rakyat,” ujar dia, belum lama ini. Per September 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan sebesar 361.990 per kapita, dan 73,19 persen di antaranya disusun dari makanan.

Artinya, warga miskin membelanjakan 73 persen pendapatan keluarga untuk pangan. Dari semua jenis pangan, beras paling dominan, menguras 25 persen pendapatan keluarga miskin. “Mereka mendadak jatuh miskin ketika harga pangan, terutama beras, melonjak tinggi.

Jumlah warga miskin di negeri ini tidak kunjung turun signifikan satu dekade terakhir karena instabilitas harga pangan masih menjadi rutinitas yang berulang,” ungkap Khudori. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 berkurang menjadi 27,76 juta orang (10,70 persen), dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen).

Kepala BPS, Suhariyanto, mengemukakan meski angka kemiskinan cenderung terus menurun, kesenjangan yang tinggi antara jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan relatif tidak berubah. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, menilai kesenjangan kesejahteraan memang lebih banyak terjadi di perdesaan.

Untuk itu, apabila pemerintah ingin serius mengentaskan kemiskinan, harus fokus pada pembangunan perdesaan. “Khususnya dari aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Berly, Kamis.  YK/ahm/WP

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/bangun-ekonomi-desa-untuk-angkat-petani-kecil/

Kontak Kami

 

 

Alamat

LIPI Pusat
Sasana Widya Sarwono (SWS)
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710

 

 

Telepon

+62 21 522 5711      Ext: 1299 & 1292

 

 

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.