Berita
Pin It
 
Jayapura, Humas LIPI. Konflik Papua merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Tim Kajian Papua LIPI pada tahun 2009 memaparkan empat akar masalah dari konflik Papua yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua (OAP), kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta sejarah dan status politik wilayah Papua yang dirangkum dalam buku “The Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future”. 

Awal tahun 2000, skema penyelesaian konflik untuk Papua dirumuskan dalam  Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang diterapkan pada tahun 2001. UU Otsus pada dasarnya merupakan kebijakan yang menjanjikan dan komprehensif untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua. Tahun 2021 mendatang, UU Otsus telah berjalan selama dua dekade, akan dilakukan evaluasi implementasi UU Otsus.

LIPI kembali berkontribusi menjadi bagian dari rencana evaluasi UU Otsus dan implementasinya. “Kajian LIPI nantinya terkait aspek-aspek yang sifatnya penguatan hak-hak ekonomi dan sosial budaya yang sama pentingnya dengan yang berkaitan terkait hak sipil dan politik,” papar Ketua LIPI, Laksana Tri Handoko dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pengkajian Otonomi Khusus di Tanah Papua (25/7).
 
Kerjasama kegiatan pengkajian ini merupakan kerjasama antara LIPI, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Diharapkan dengan kerjasama hubungan kelembagaan ini semakin erat dan menghasilkan lebih banyak kontribusi yang bermanfaat bagi Papua. (hmw, agn/ed: fz).
 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI
 

Kontak Kami

 

 

Alamat

LIPI Pusat
Sasana Widya Sarwono (SWS)
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710

 

 

Telepon

+62 21 522 5711      Ext: 1299 & 1292

 

 

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.