Berita
Pin It

LIPI KPK 1505727621

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) menerima buku dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) disaksikan bendahara Golkar Robert J Kardinal (kedua kiri), Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik Yahya Zaini (tengah) dan Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris saat sosialisasi program pencegahan korupsi oleh KPK di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 September 2017. (Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Partai Golkar (PG) pada Senin (18/9). Mereka bertemu di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG, Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Dari KPK, hadir empat orang pegawai dipimpin Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Tidak tampak pimpinan KPK dalam kegiatan safari tersebut. Sementara dari Golkar, tampak hadir Sekjen Idrus Marham, Bendahara Umum Robert J Kardinal, juru bicara PG Nurul Arifin, dan Ketua Komisi III DPR yang juga politisi PG Bambang Soesatyo.

Tampak pula pengamat politik Syamsuddin Haris dan Ridho Imawan Hanafi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pahala menjelaskan, kegiatan bertemu PG tidak ada kaitannya dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR kepada KPK. Safari tersebut sudah lama direncanakan dengan target untuk membangkitkan politik berintegritas.

"Ini mungkin waktunya tidak terlalu pas karena KPK sedang berurusan dengan DPR. Sebenarnya bukan karena itu. Kami punya program politik berintegritas,” kata Pahala.

Menurutnya, sejak Agustus 2017, KPK sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik (Parpol). Pekan lalu, KPK telah bertemu dengan Hanura, Nasdem, dan Demokrat.

Di sisi lain, sejak tahun 2012, KPK telah melakukan kajian terkait keberadaan partai politik yang ada di Indonesia. Tahun 2014 melakukan kajian terkait pendanaan parpol. Tahun 2017 ini, KPK melakukan kerja sama dengan 10 partai politik.

"Usulan kenaikan dana parpol salah satu realisasi kajian kami bersama LIPI. Sebenarnya, kita usul dari Rp 1.000 sampai Rp 10.000 per suara tergantung kemandirian pendanaan partai. Sekarang Rp 1.000 dari Rp 108 per suara. Ini awal mula yang baik. Konsepnya 50 ditanggung partai, 50 Pemerintah," paparnya.

Sementara itu, Sekjen PG Idrus Marham mengapresiasi pertemuan dengan KPK tersebut. Golkar mendukung program KPK tersebut. Golkar juga mendukung penuh kenaikan dana bagi parpol.

Pada kesempatan itu, Idrus juga minta maaf karena Ketua Umum Setya Novanto tidak hadir dalam pemeriksaan di KPK. Alasannya karena Novanto sedang dirawat di rumah sakit. (Robertus Wardi / PCN)

Kontak Kami

 

 

Alamat

LIPI Pusat
Sasana Widya Sarwono (SWS)
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710

 

 

Telepon

+62 21 522 5711      Ext: 1299 & 1292

 

 

Email

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.